ilmu SDM

Rethinking Possibilities, Unleashing Human Potentials


4 Komentar

Inovasi yang membuat kisruh : online apps transport vs conventional transport

The Uber Technologies Inc. logo is seen on the ground at Ronald Reagan National Airport (DCA) in Washington, D.C., U.S., on Wednesday, Nov. 26, 2014. Uber Technologies Inc. investors are betting the five-year-old car-booking app is more valuable than Twitter Inc. and Hertz Global Holdings Inc. Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

Entah, berapa lama lagi kisruh antara jasa transportasi aplikasi online dengan jasa transportasi konvensional akan berakhir. Setelah demo besar-besaran kemarin oleh pengemudi taksi konvensional, tampaknya masih menyisakan PR besar bagi pemerintah karena ini menyangkut hajat hidup dan urusan perut. Sayang, pemerintah tidak tanggap terhadap hal ini, ataukah sengaja membiarkan?

Ketika penulis menggunakan taksi konvensional, mereka sebenarnya sudah memahami akan adanya persaingan dan kompetisi antara jasa transportasi dengan apps maupun yang konvensional. Taksi umumnya dibagi dua model , ada sistem setoran dan kedua sistem bagi hasil, dengan opsi kepemilikan kendaraan. Nah, bagi pengemudi dengan sistem setoran memiliki keleluasaan, karena biasanya pengelola tidak mempermasalahkan jika mau menggunakan apps online, hanya saja jangan terlalu terbuka. Toh yang penting setoran tetap. Tapi bagi pengemudi dengan sistem bagi hasil, inilah yang membuat mereka ‘gigit jari’ karena penghasilannya terus tergerus dengan keberadaan transportasi  apps online. Puncaknya adalah demo di Jakarta tanggal 22 maret lalu.

Baca lebih lanjut

Iklan


1 Komentar

Hukum yang tidak sesuai dengan keadilan

no-justice-no-peace-2014

Apa yang terjadi jika memakai hukum buatan manusia? Kasus yang diulas oleh TribunNews 22 Desember kemarin, mengenai tuntutan  jaksa di pengadilan terhadap kasus pembunuhan PDE (15) , siswi 3 SMP oleh pelaku yang masih remaja SF (13) bisa menjadi contoh. Jaksa yang hanya menuntut terdakwa SF (13) untuk dirawat di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 tahun, jelas sangat menggoyahkan rasa keadilan.

Bagaimana tuntutan jaksa itu bisa terjadi?. Faktanya SF memukuli PDE dengan palu yang telah dibawa oleh SF hingga tewas. Artinya ada unsur kesengajaan atau perencanaan pembunuhan. Menurut UU KUHP pasal 340, ancaman terhadap pelaku tindakan pembunuhan dengan perencanaan adalah hukuman mati atau seumur hidup atau bisa juga paling lama 20 tahun. Tapi kenapa jaksa hanya menuntut 1 tahun, dan itu juga bukan dipenjara, tapi lembaga perawatan sosial? Hal inilah yang diprotes keras orang tua PDE, karena merasa tuntutan hukuman tidak setimpal dengan perbuatan SF.

Baca lebih lanjut