Menuju Smart Asset Management System – apa karakteristiknya

Dalam tulisan terdahulu ketika menangani pengelolaan aset kontraktor migas  dan juga memperhatikan aspek disruptive innovation pada industri migas  telah membawa penulis kepada suatu konsep, yang mungkin merupakan sinergi antara pengelolaan asset dengan penerapan industri 4.0 yaitu smart asset management system.

Pada dasarnya asset suatu organisasi bisa berupa asset fisik yang meliputi : kantor, peralatan mesin produksi / peralatan operasional, lokasi pabrik / pabrik fisik , serta asset non fisik yang berupa :  teknologi, informasi dan data,  merek, reputasi, yang mendukung proses bisnis dan ekspansi bisnis di masa depan.

Baca lebih lanjut

Pengelolaan asset di kontraktor migas / industri migas seperti apa?

Migas IndonesiaSaat menangani konsultansi pada kontraktor migas/ KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), terkait pengelolaan asset tentunya memerlukan landasan dan referensi yang kuat terkait pengelolaan asset. Ini tidak bisa lepas dari skema bagi hasil yang diberikan. Skema bagi KKKS  migas di Indonesia saat ini bisa dibagi dua skema yaitu cost recovery dan gross split. Sederhananya skema cost recovery adalah semua biaya terkait perolehan migas akan diganti negara, selanjutnya hasil migas akan diberikan ke negara memiliki porsi lebih besar dengan kisaran pembagian 85% negara dan 15% kontraktor. Sedangkan skema gross split bahwa semua biaya terkait perolehan migas ditanggung semuanya oleh kontraktor, selanjutnya kontraktor mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dari perolehan migas, skemanya bisa 57% bagi negara, dan 43% bagi kontraktor.

Pada skema cost recovery bagi kontraktor , maka pemerintah harus memberlakukan regulasi yang kuat, kontrol yang ketat serta berbagai aturan, pedoman maupun juklaknya.  Terkait itu, sudah ada badan bentukan Pemerintah yaitu SKK Migas sebagai Badan  Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Boleh dikatakan, SKK migas memiliki kepentingan agar asset – asset yang digunakan KKKS bisa berdaya optimal dalam memberikan nilai perolehan migas sesuai dengan target lifting migas. Skema ini mengharuskan setiap investasi/pengeluaran dari kontraktor harus melalui persetujuan mekanisme anggaran yakni Work Planning & Budget serta otorisasi untuk pengeluarannya (Authorization for Expenditure). Sedikit berbeda dengan skema gross split, maka apapun pengeluaran dari kontraktor maka semuanya harus dihitung sendiri oleh Kontraktor agar biaya yang dikeluarkan masih masuk anggaran dan kontraktor masih mendapatkan keuntungan dari bagi hasil perolehan migas yang didapat.

Baca lebih lanjut