ilmu SDM

Rethinking Possibilities, Unleashing Human Potentials

Pengelolaan asset di kontraktor migas / industri migas seperti apa?

Tinggalkan komentar

Migas IndonesiaSaat menangani konsultansi pada kontraktor migas/ KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), terkait pengelolaan asset tentunya memerlukan landasan dan referensi yang kuat terkait pengelolaan asset. Ini tidak bisa lepas dari skema bagi hasil yang diberikan. Skema bagi KKKS  migas di Indonesia saat ini bisa dibagi dua skema yaitu cost recovery dan gross split. Sederhananya skema cost recovery adalah semua biaya terkait perolehan migas akan diganti negara, selanjutnya hasil migas akan diberikan ke negara memiliki porsi lebih besar dengan kisaran pembagian 85% negara dan 15% kontraktor. Sedangkan skema gross split bahwa semua biaya terkait perolehan migas ditanggung semuanya oleh kontraktor, selanjutnya kontraktor mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dari perolehan migas, skemanya bisa 57% bagi negara, dan 43% bagi kontraktor.

Pada skema cost recovery bagi kontraktor , maka pemerintah harus memberlakukan regulasi yang kuat, kontrol yang ketat serta berbagai aturan, pedoman maupun juklaknya.  Terkait itu, sudah ada badan bentukan Pemerintah yaitu SKK Migas sebagai Badan  Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Boleh dikatakan, SKK migas memiliki kepentingan agar asset – asset yang digunakan KKKS bisa berdaya optimal dalam memberikan nilai perolehan migas sesuai dengan target lifting migas. Skema ini mengharuskan setiap investasi/pengeluaran dari kontraktor harus melalui persetujuan mekanisme anggaran yakni Work Planning & Budget serta otorisasi untuk pengeluarannya (Authorization for Expenditure). Sedikit berbeda dengan skema gross split, maka apapun pengeluaran dari kontraktor maka semuanya harus dihitung sendiri oleh Kontraktor agar biaya yang dikeluarkan masih masuk anggaran dan kontraktor masih mendapatkan keuntungan dari bagi hasil perolehan migas yang didapat.

Sebagai kontraktor migas dalam skema cost recovery, bisa dibilang semua asset yang ada di wilayah/ lapangan atau blok migas adalah milik pemerintah atau negara. Karena itulah sebagai badan regulator pengelolaan usaha hulu migas, SKK Migas (dahulu BP Migas) banyak membuat aturan – aturan dan ketentuan bagi para kontraktor kerja sama ini, untuk menjamin bahwa asset milik negara yang akan digunakan kontraktor dalam lifting migas digunakan secara optimal mungkin. Terlebih pada kondisi jatuhnya harga minyak kejatuhan harga migas  serta kondisi cadangan minyak dan gas  Indonesia yang masih disekitaran 3 milyar barrel.

Dalam manajemen asset terkait industri migas, maka pengelolaan asset menjadi hal yang sangat kritikal. Terutama yang masih menggunakan skema cost recovery. Mengapa demikian? Karena bila pengelolaan asset tidak mengikuti pedoman atau arahan best practise, maka yang terjadi adalah pengadaan dan utilisasi asset tidak optimal. Tidak sedikit kejadian bahwa kontraktor membuat gelembung investasi, asset yang sebenarnya tidak diperlukan, sering dikenal dengan istilah goldplating. Untuk itulah pengelolaan asset dengan standar manajemen yang baik, sebenarnya merupakan solusi yang dibutuhkan bagi industri migas maupun badan regulator hulu migas.

Sebagai kerangka kerja pengelolaan asset untuk industri migas, standar manajemen asset ISO 55001 bisa digunakan , dengan modifikasi dan tambahan sesuai karakter dari kontraktor migas dalam skema cost recovery. Kombinasi antara aturan/regulasi SKK Migas dengan Standar Sistem Manajemen Asset memberikan sinergitas yang baik bagi pengelolaan asset yang dilakukan oleh kontrator migas.

Untuk mengklasifikasikan manajemen asset dalam bingkai ISO 55001 yang sesuai dengan karakter proses bisnis kontraktor migas, bisa dibagi menjadi 4 (empat) bagian utama, sesuai lifecycle asset :

  1. Proses Perolehan Asset : Kontraktor migas bisa mendapatkan asset dari otorisasi pengeluaran yang disetujui negara (AFE) dan juga dimungkinkan dari transfer asset kontraktor migas lainnya. Karena pada dasarnya asset yang yang diperoleh melalui mekanisme cost recovery itu merupakan milik negara.
  2. Proses Pengelolaan Asset : Kontraktor migas dalam hal ini akan menggunakan asset baik berupa Modal, Inventaris, Tanah/Bangunan tentunya perlu ada perlindungan terhadap asset tersebut. Maka perlu adanya proses perlindungan asset, penjagaan asset, proses depresiasi (karena berkurang nilainya seperti bangunan/fasilitas produksi), proses audit/ inventori asset dll.
  3. Proses Pelaporan Asset : Merupakan proses laporan terhadap asset yang digunakan kontraktor migas baik berupa Modal, Inventaris, Tanah, maupun Persediaan kepada negara melalui SKK Migas.
  4. Proses Perpindahan / Transfer atau Penghapusan Aset : Adalah proses dimana asset tersebut perlu dipindahkan karena sudah tidak diperlukan lagi/ bisa digunakan oleh kontraktor lainnya baik karena sudah tidak digunakan dalam fase siklus produksi migas. Atau juga perlu penghapusan dimana perlu persetujuan kantor perbendaharaan negara.

Tentunya semuanya diatas memerlukan proses bisnis, prosedur maupun rencana strategi dimulai dari Strategic Asset Management Plan, sampai eksekusi dan pencatatannya.

Note : Ingin tahu solusi pengelolaan asset bagi industri/ kontraktor migas ,  silakan  klik ini.

Iklan

Penulis: Tengku Shahindra

Strategic Business Advisor, Implementer, Consultant & Trainer dealing with Business Management, Business Performance, Organization Development & Human Capital Management

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s