Dalam beberapa minggu terakhir ini, penulis menggunakan berbagai moda transportasi untuk perjalanan ke kantor.  Mulai dari kendaraan pribadi, angkutan umum, busway sampai dengan jalan kaki. Ya, jalan kaki , karena memang kendaraan sudah hampir tidak bergerak dan dari titik itu, jarak hanya tinggal 1 km saja ke tempat kerja. Lebih baik turun dan berjalan kaki menuju tempat kerja, meskipun butuh waktu sekitar 15 menit. Namun jika tetap bertahan pada kendaraan, bisa jadi butuh waktu 1 jam atau lebih.

Memang, akhir-akhir ini kemacetan sudah semakin parah khususnya untuk wilayah jakarta. Sudah lazim jika pegawai sekarang berangkat pukul 5 pagi untuk menghindari kemacetan. Bahkan di beberapa daerah commuter seperti Bekasi, Depok, Tangerang dan Bogor, bisa jadi berangkat lebih pagi lagi. Kualitas kehidupan di jakarta sudah semakin tak memadai.

Ketika sambil berjalan menuju kantor (sedikit sekali orang berjalan kaki di trotoar sempit jakarta) dan melihat banyaknya kendaraan yang ‘parkir’ (alias macet) di jalan raya, timbul suatu renungan, apakah memang layak mempertahankan kualitas hidup, tingkat stress dan kerugian material maupun immaterial akibat macetnya jalan. Bukan hanya itu, kendaraan bermotor atau roda dua saja bahkan sekarang sudah sulit untuk melewati kemacetan di jakarta yang tampaknya sudah ‘buas’ dan tidak pandang bulu lagi.

Ternyata apa yang dialami oleh kota Jakarta dan kota lainnya di Indonesia, pernah dialami oleh Korea.  Negara yang mengalami pertumbuhan luar biasa dan sudah layak mendapat julukan negara industri ini pernah mengalami hal yang kasus serupa. Di tahun 1968, untuk mengantisipasi pertumbuhan industri dan mengatasi kemacetan, dibangunlah berbagai jalan raya, termasuk jalan layang yang menutupi aliran sungai-sungai, yang memang biasanya hanya terisi air waktu musim tertentu saja. Dalam hal ini adalah di distrik Cheonggyecheon.

Pertumbuhan dan perdagangan yang meningkat di daerah tersebut, menimbulkan ongkos sosial dan lingkungan yang cukup besar. Dengan tingkat biaya sosial dan lingkungan yang semakin tinggi, mulai dari polusi udara, kemacetan dan masalah urban lainnya seperti menurunnya tingkat hunian perkantoran di distrik tersebut, telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.Gambar disamping menunjukkan kepadatan Cheonggyecheon sebelum tahun 2002.

Pada tahun 2002, walikota Seoul, Lee Myung Bak (sekarang menjadi Presiden Korea) merencanakan restorasi radikal terhadap jalan layang yang melintas Cheonggyecheon tersebut yaitu dengan menghilangkan jalan layang, dan memperbaiki aliran sungai dibawahnya. Project yang pada awalnya dianggap kontroversial dan tidak akan berhasil menyelesaikan masalah perkotaan umumnya serta menghabiskan biaya hampir 300 juta dollar, ternyata hasilnya sangat menakjubkan.

Dengan menghilangkan jalan layang dan menghidupkan kembali aliran sungai Cheonggyecheon, terjadi perubahan drastis pada aspek sosial, lingkungan maupun budaya. Aliran sungai yang tadinya tertutup sekarang telah terbuka dengan rerimbunan pohon di sampingnya, telah menurunkan suhu udara sekitar 3.6 derajat celcius. Jumlah spesies ikan, burung dan serangga pun meningkat secara signifikan. Partikel debu yang biasa disebabkan kendaraan berkurang menjadi 7%.  Kendaraan pribadi yang masuk ke tengah kota menurun sekitar 2.3%, dan penggunaan transportasi umum bis meningkat 1.4% maupun subway sekitar 4%. Gambar di bawah menunjukkan perubahan Cheonggyecheon di lokasi yang sama setelah restorasi.

Lebih lanjut, kehidupan lingkungan sosial semakin membaik. Selama setahun, sekitar 30 juta orang mengunjungi dan berjalan-jalan di area Cheonggyecheon, dan menjadikannya sebagai tempat eko-turis maupun pertunjukan seni budaya. Boleh dibilang, Cheonggyecheon restorasi merupakan teladan terbaik perubahan lingkungan kota menghadapi problema urban yang umum menghadang pertumbungan dan perkembangan kota yang pesat.

Program restorasi Cheonggyecheon dengan meniadakan jalan raya ternyata meningkatkan kelancaran lalu lintas (ada peralihan pengguna ke transportasi umum dan subway), merupakan contoh terbaik dan nyata dari  Paradox Braess, yang secara sederhana menyebutkan bila rute baru lebih cepat ditambahkan (bisa berupa jalan toll, jalan layang) dalam suatu jaringan atau lalu lintas, bukanlah mengurangi waktu tempuh menuju, justru menambah waktu tempuh menuju titik tujuan. Analoginya adalah pelaku atau pengguna lalu lintas serupa dengan organisme molekul, yang akan selalu meminimisasikan energi mereka, dan pengguna lalu lintas tidak dapat berinteraksi secara independen, dimana informasi kolektif akan mempengaruhi perilaku dan pemilihan jalur lalu lintas.

Anak kecil bermain di aliran Cheonggyecheon

Jika pemerintah jakarta dan kota besar lainnya selalu menempuh pembangunan jalan baru, jalan toll atau jalan layang, yang mungkin secara logis seperti akan memperlancar arus lalu lintas, tapi kenyataannya maka kita akan mengalami konsekuensi  problema lalu lintas yang sudah disebutkan oleh matematikawan jerman, Dietrich Braess. Sudah saatnya pemerintah menggunakan pola pikir yang berbeda, untuk menyelesaikan problema kota ini

Referensi :

Dietrich Braess, “Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung”, Unternehmensforschung 12:258-68 1968, diambil tanggal 8 jan 2012 pada laman http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Dietrich.Braess/Index.html#paradox

Wikipedia, diambil pada laman http://en.wikipedia.org/wiki/Cheonggyecheon

Paradox Braess : antara Jakarta dan Cheonggyecheon

3 pemikiran pada “Paradox Braess : antara Jakarta dan Cheonggyecheon

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s