Kesejahteraan Penduduk/Pekerja, tanggung jawab siapa?

shang2Saya seringkali mendapat pertanyaan, berapa upah/penghasilan minimal yang paling pas untuk bekerja?. Ini pertanyaan yang jawabnya susah-susah gampang, karena tingkat kesejahteraan ataupun kepuasan karena upah itu relatif. Ada yang sudah puas dengan gaji sekian juta rupiah, namun ada yang merasa kurang dengan pendapatan yang perbulannya sudah puluhan juta rupiah. Artinya ada beberapa kebutuhan spesifik yang memang tidak bisa dibandingkan satu sama lainnya.

Ketika mencari referensi mengenai UMR, didapat bahwa UMR kita jumlahnya naik dari tahun ketahun. Bisa dilihat pada tulisan tentang UMR dan pekerja, dimana UMR tahun 2009 sudah naik lebih dari 3 kali lipat daripada tahun 2000, namun tetap kesejahteraan pekerja masih belum diperoleh. Secara normatif, pendapatan UMR tahun 2009 bahkan lebih rendah kualitasnya jika dibandingkan pendapatan pekerja tahun 2000, jika menggunakan emas sebagai pembanding. Tidak hanya pekerja, bahkan untuk entry level (S1) saja mengalami penurunan kualitas pendapatan jika dibandingkan pendapatan entry level di tahun 2000 lalu.

Memang, menggunakan uang kertas memberikan ilusi peningkatan atau kesejahteraan, dengan memberikan statistik bahwa sudah terjadi peningkatan kesejahteraan bagi pekerja atau penduduk indonesia dalam rupiah. Bahkan capres incumbent secara sembrono dengan mudahnya memberikan data statistik bahwa indonesia telah mengalami pengurangan kemiskinan dengan menggunakan standar yang menurut saya amat sangat tidak layak, yakni 2100 kalori atau sekelas basic necessity. Patokan ini tentu hanya terpaku pada karbohidrat, dan sebatas pada kondisi fisik atau kelaparan. Jika dirupiahkan, setara dengan sepiring nasi + lauk sederhana, atau sekitar Rp. 7000. Dalam sebulan, sekitar Rp. 210.000. Wah, benar-benar standar yang kebangetan. Coba, bisa apa di tahun 2009 dengan pendapatan segitu ?

Lantas, apa patokan atau standar untuk menghitung tingkat kesejahteraan. Ada standar yang lebih pas untuk menghitung ukuran tingkat kesejahteraan bagi penduduk. Standar ini mengadopsi sistem dari Islam, yakni berdasarkan zakat. Dalam Islam, jika ada seorang dewasa memiliki harta likuid lebih 20 dinar emas, maka wajib kena zakat harta yakni sebesar 2.5% dari harta tersebut. Dibawah tersebut, tidak wajib zakat bahkan malah mesti mendapat zakat artinya sudah termasuk kategori miskin.

Berapa dalam rupiah jumlah 20 dinar emas itu? Jika mengacu harta riil sekarang, 20 dinar emas setara dengan 20 ekor kambing ukuran sedang (30 kg) atau dengan kurs rupiah tahun 2009 sekitar Rp. 27 juta rupiah / setahun. Artinya seseorang yang memiliki harta likuid setahun diatas 27 juta rupiah, katakanlah 30 juta, maka kena zakat 2.5% sampai hartanya mencapai nilai 27 juta atau dibawahnya, tidak kena zakat lagi. Dalam arti lain, batas seseorang dianggap miskin, jika memiliki penghasilan dibawah 27 juta/ tahun atau sekitar Rp. 2.250.000 / bulan untuk tahun 2009. Di tahun 2000, ukuran standar miskin berbeda, karena nilai rupiah yang berbeda. Untuk tahun 2000, seseorang dianggap miskin jika penghasilannya setahun dibawah Rp. 6.000.000 atau per bulannya sekitar Rp. 500.000. Coba perbandingkan, beda sekali antara standar miskin tahun 2000 dengan tahun 2009 dalam rupiah, padahal jika dihitung dalam dinar emas nilainya tetap yakni 20 dinar emas.

Inilah bentuk standar ukuran kesejahteraan yang paling pas dan adil baik itu bagi pekerja ataupun penduduk indonesia. Mengadopsi prinsip standar kesejahteraan dalam islam ini, untuk ekonomi indonesia merupakan sesuatu yang sangat tepat karena tetap relevan dimanapun dan kapanpun.  Nilai diatas memang nilai yang benar-benar pas, artinya seseorang dengan pendapatan melebihi standar diatas, sudah dianggap tidak miskin atau mampu hidup layak secara sederhana. Dibawah standar tersebut, maka orang atau penduduk berada kategori miskin, layak dibantu oleh masyarakat yang memiliki penghasilan diatas standar sehingga tercipta keadilan dimana penduduk miskin tetap terjamin haknya untuk hidup layak dan bermartabat, dengan bantuan yang diciptakan oleh sistem zakat dalam Islam.

Selanjutnya siapa yang paling bertanggungjawab untuk peningkatan kesejahteraan penduduk atau pekerja? Tentu saja yang paling bertanggungjawab adalah pemimpin negeri ini, kemudian berturut-turut dibawahnya, mulai dari gubernur, bupati, walikota sampai individu-individu yang ada di negeri ini. Tentunya bagi mereka yang punya pendapatan lebih diatas standar, wajib memberikan sebagian pendapatannya kepada mereka yang ada dalam kategori miskin. Pada tingkat organisasi/perusahaan, maka tanggungjawab juga berturut turut dari tingkatan manajemen mulai dari pemimpin tertinggi perusahaan / direktur, kepala divisi, kepala bagian sampai dengan tingkat terkecil. Dengan kata lain artinya bagaimana pemimpin tertinggi entah itu dalam bentuk perusahaan / organisasi / negara / wilayah mampu memberikan sistem dan langkah aksi yang tepat agar kesejahteraan pekerja/penduduk/ orang yang dipimpinya meningkat, minimal diatas standar yang sudah disebut diatas.

Sederhananya, pemerintah hendaknya bisa mempromosikan program peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan program lainnya baik langsung atau tidak langsung yang membantu mensejahterahkan penduduk. Untuk level organisasi/perusahaan, manajemen perusahaan harus mampu melakukan strategi dan eksekusi strategi yang bisa meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan harapan, penduduk dan pekerja dapat memiliki penghasilan diatas standar  seperti yang dituliskan diatas.

3 pemikiran pada “Kesejahteraan Penduduk/Pekerja, tanggung jawab siapa?

  1. Soal tanggung jawab, memang regulasi sangat mempengaruhi dinamika kerja sehingga pemerintah pantas untuk disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerja.
    Namun pekerja juga memiliki tanggung jawab atas kesejahterannya sendiri. Hal ini terkait dengan gaya hidup yang dijalaninya dan kemampuan dirinya berkontribusi di dunia kerja/usaha.
    Untuk menselaraskan kepentingan pekerja dan investor regulator harus membangun aturan main yang adil.
    Ambil UMR sbg studi kasus. Bagi investor UMR yang makin besar terkesan tidak mendukung kepentingannya. Sedangkan bagi pekerja meski UMR naik terus terkesan kurang besar dan jauh dari pemenuhan kebutuhannya. Regulasi harus dapat mempertemukan kepentingan tersebut dalam kebijakan kinerja pada UMR. Dengan demikian harus ada upah minimum dan kinerja minimum. UMR sebagai standard penghasilan seharusnya sudah diurus oleh statistik dalam standard kemiskinan/kesejahteraan (result indicator) shg Depnaker sebaiknya tdk terlalu ‘ngurusi’ standar kesejahteraan pekerja. Tetapi lebih fokus pada standardisasi kinerja pekerja untuk mendapatkan upah minimumnya.
    Dari hasil jobevaluasi tiap industri untuk pekerja pada level paling bawah akan diperloeh gradasi industri mana yg paling menjanjikan kesejahteraan dan mana perlu dibantu untuk mencapainya. Selanjutnya calon tenaga kerja sebaiknya diarahkan ke industri mana akan mudah tergambarkan.
    ‘Common sense’ gak ya… ?????

  2. Mas Joko,
    Menggunakan statistik bisa menimbulkan hasil yang menyesatkan, jika tidak menggunakan timbangan (faktor) yang adil. Saya menggunakan emas, sebagai dasar perbandingan karena memang nilainya yang tetap sepanjang masa. Ukuran kesejahteraan meningkat tidaklah bisa dinilai dari kenaikan nilai uang kertas yang dipakai, karena nilai uang kertas selalu melorot dari tahun ke tahun.
    Ambil logika sederhana, jika anda meminjamkan uang ke teman sebesar 1 juta rupiah dengan tenor 10 tahun, apakah anda mau menerima pengembalian pinjaman sebesar 1 juta dari teman anda di tahun 2019? tentu tidak mau karena nilai 1 juta di tahun 2019, sudah sama nilainya dengan 50 ribu rupiah sekarang. Sekarang ganti uang 1 juta tersebut dengan kambing, maka tentu anda masih mau karena memang nilainya tetap antara kambing tahun ini dengan nilai kambing 10 tahun kemudian.
    Tulisan saya sebenarnya merupakan jawaban, mengapa pekerja tidak pernah merasa cukup bahwa UMR yang diberikan tidaklah sesuai dengan kebutuhan hidup layak seorang pekerja. Lha, untuk tahun 2000, nilai UMR masih lebih tinggi daripada satu keping dinar emas dan bisa digunakan untuk membeli 1 ekor kambing ukuran sedang, tetapi di tahun 2009 hanya 80% dari nilai dinar emas. Artinya, ada penurunan kualitas UMR tahun ini dengan 10 tahun yang lalu.

    salam,
    Indra

  3. Ping balik: Satu kayuh, dua tiga pulau terlampaui.. | ilmu SDM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s