Uang kertas, utang dan jebakan kesejahteraan

“It is well that the people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.” Henry Ford

banking-money-monopolyJika penulis mengatakan bahwa uang kertas yang sekarang digunakan adalah utang, mungkin banyak yang tidak percaya. Pada dasarnya memang uang kertas itu adalah utang, janji untuk membayar dengan nilai yang tertulis. Sayangnya uang sebagai alat tukar yang digunakan adalah media kertas ini, tidak dijamin dengan sesuatu yang riil. Dengan demikian, uang kertas juga pantas disebut sebagai uang mainan atau tidak berbeda jauh nilainya dengan uang monopoly. Sekarang adakah yang berani mengatakan, uang kertas 100 ribu rupiah ini dijamin dengan emas atau aset riil berapa? Tidak dijamin sama sekali, kalaupun ada cadangan emas di bank sentral hanya sekitar 73 ton, ditambah cadangan devisa dalam bentuk mata uang asing (uang kertas juga) sekitar 50 milyar dollar. Cadangan emas hanya menopang 1% dari seluruh mata uang rupiah yang beredar (MO, M1, M2 dst) . Tidak heran, nilai uang kertas kian hari makin jatuh, dan sekarang (Feb 2009) sudah mencapai 12 ribu rupiah per USD, dan dibandingkan dinar emas terdepresiasi menjadi hampir 1.5 juta rupiah (Feb 2009) untuk setiap keping dinar emas.

Persepsi orang kebanyakan saat ini adalah bahwa untuk mencetak uang kertas harus ada cadangan/jaminan. Persepsi ini salah sama sekali, karena dalam UU moneter kita, tidak ada keharusan menyiapkan cadangan emas untuk menyokong pencetakan uang kertas. Uang kertas rupiah bukanlah uang sejati, tetapi uang fiat yang berarti hanya disokong UU sebagai alat tukar, dan uang kertas memiliki nilai intrinsik yang rendah sekali, yakni kertas dan tinta cetak yang tertera.

Jebakan uang kertas inilah yang menyebabkan kesejahteraan para pekerja dan pengusaha riil makin berat dari waktu ke waktu. Kekayaan hanya dinikmati segelintir orang alias para penguasa atau politikus atau orang yang mengetahui seluk beluk permainan uang kertas. Dengan mudah, mereka mencetak uang dan mengedarkannya. Sejarah sudah membuktikan dari jaman Orla, Orba dan Orde berikutnya, selalu saja ada resesi / krisis yang menimpa. Bukannya belajar dari berbagai krisis, malah secara periodik mengikuti jejak para pendahulu pencipta uang kertas (kaum kapitalis barat) dengan menciptakan instrumen-instrumen untuk mengalihkan kemakmuran atau kesejahteraan dengan dalih pembangunan untuk mengatasi krisis/resesi yang terjadi.

Pajak, instrumen penghisap kesejahteraan

Pajak, yang dipungut penguasa merupakan instrumen mengalihkan kekayaan pekerja, pengusaha atau pemilik uang dalam hal ini uang yang beredar kepada pengutang (sang pencetak uang). Tentu ini instrumen mesti hati-hati diterapkan, karena bila nilai persentase pungutannya besar, akan membahayakan pihak yang berkuasa, dengan kata lain tidak dipilih lagi dalam pemilu misalnya.

Maka diciptakanlah mekanisme pungutan pajak yang sedemikian canggih, seolah-olah dengan pembayaran pajak maka pembangunan akan berjalan. Padahal, pajak hakikatnya menambah biaya atas suatu transaksi riil atau aset riil, yang artinya akan menambah harga suatu barang atau jasa. Mulai dari pajak bumi/bangunan, pajak atas kerja keras (pajak penghasilan), pajak barang konsumen (pajak pertambahan nilai). Karena tidak semua para pekerja punya penghasilan memadai, maka ditambahkan obyek terhadap benda sebagai cukai, pajak tontonan, pajak hiburan, pajak jalan dll. Jadilah keseluruhan pajak dan cukai untuk mengalihkan kesejahteraan kepada si pengutangnya. Tak heran, pajak memperkuat sistem riba dalam fondasi riba yang terkandung pada uang kertas.

Inflasi, penghisap kesejahteraan yang lebih kejam

Inflasi juga merupakan bentuk lain memindahkan kekayaan riil dari para penabung di bank, pemilik uang kertas, kreditur (pembeli surat utang negara,bond dll) kepada pengutang alias penguasa yang diberi kewenangan mencetak uang. Jika pada tahun 1997 (sebelum badai krisis) orang memiliki uang 50 juta rupiah di bank, maka pada tahun 2009 nilai riilnya turun menjadi 10% saja setelah 12 tahun. Pada tahun 1997, dengan uang senilai 50 juta rupiah, maka ekuivalen dengan 2.5 kilogram emas (harga emas tahun 1997 sekitar 20 ribu rupiah per gram). Namun tahun 2009, uang sebesar itu hanya sekitar 1/6 kilogram emas karena harga emas sudah mencapai 330 ribu rupiah per gram di tahun 2009.

Walhasil, pemilik tabungan entah itu pekerja, pengusaha maupun pedagang yang jujur tidak tahu dan tidak merasa bahwa hartanya telah dirampok secara legal. Inilah cara yang lebih immoral dan kejam dalam menghisap kesejahteraan. Tak heran, inflasi sebenarnya jadi kebijakan pemerintah pada kurun waktu tersebut, karena penguasa, kroni maupun pejabat yang banyak utang diuntungkan dengan adanya inflasi.

Kesejahteraan yang stagnan, jutawan dimana-mana

Jika ada yang bilang, sekarang berapa banyak sih jutawan? Jawabnya buanyak sekali dan ada dimana-mana. Buruh sekarang gajinya sudah diatas 1 juta. Para pedagang Kaki 5, sopir angkutan umum gajinya sudah jutaan. Lebih ekstrim lagi, para pengamen atau pengemis sendiri bisa mendapatkan penghasilan jutaan. Jika ukuran kesejahteraan dihitung berdasarkan jumlah jutawan, maka sudah pasti tercapai kesejahteraan tersebut saat ini. Namun kenyataan sekarang sungguh berbeda. Walaupun penghasilan jutaan, tetap belum bisa memenuhi kebutuhan dasar misalkan pemenuhan papan/atau rumah.

Tetapi banyak pengamat ekonomi atau dicontohkan di koran-koran bahwa terjadi peningkatan taraf hidup dari tahun ke tahun, dengan data statistik diberikan. Sebagai contoh tahun 70 an, GDP perkapita masih sekitar 70 USD, dan tahun 2009 ini sudah mencapai sekitar 1900 USD. Tapi ingat, ukurannya menggunakan mata uang dollar (USD) yang oleh pemerintah Amerika sendiri sudah difiatkan. Nilai 1 dollar sekarang setara dengan sekitar 60 cent di tahun 70 an. Artinya, ukuran kesejahteraan tidak menggunakan timbangan yang adil. Sekarang gunakan timbangan yang adil yakni emas. Jika dibandingkan dengan emas, GDP indonesia tahun 70 an itu kira-kira sama dengan 2 oz (ounce) emas atau 62 gram emas. Sekarang GDP indonesia 1900 USD, sedangkan emas sudah mencapai 900 USD/oz, maka GDP kita sama dengan 2 oz emas lebih sedikit. Bayangkan, puluhan tahun Indonesia membangun, dengan berganti-ganti pemerintahan ternyata penghasilan rata-rata per kapita tetap saja, alias stagnan atau jalan di tempat.

Berarti, apa yang kita lihat sebagai kemakmuran yang terlihat bersifat semu, hanya dinikmati segelintir orang dan distribusi kekayaan/kesejahteraan tidak semerata di tahun 70 an. Jangan heran kalau orang sekarang tidak lebih makmur dibandingkan tahun 70 an dulu. Bisa ambil contoh, tahun 70 an seorang guru atau pegawai negeri sipil tidak kesulitan untuk mencicil rumah dengan gaji yang dimilikinya. Sekarang, dengan penghasilan guru atau pns yang baru apakah mereka bisa mencicil rumah dengan gaji yang ada? Gaji PNS lulusan S1 golongan III A dengan gapok 1.6 juta rupiah (PP no 8 tahun 2009) ditambah tunjangan menjadi sekitar 2.5 juta take home pay, tentunya akan sulit untuk mendapatkan rumah sederhana yang nilainya sekarang sekitar 100 juta rupiah (feb 2009), sekalipun dengan KPR, karena KPR 15% tenor 10 tahun saja, harus mencicil 1.6 juta rupiah per bulan.

Ilusi kesejahteraan

Maka segala jenis pertumbuhan ekonomi selama masih menggunakan uang kertas, ternyata menimbulkan ilusi (khayalan) kesejahteraan. Tidak terjadi distribusi kesejahteraan secara lebih adil dan merata, tetapi malah memberi keuntungan bagi para penguasa, kroni, maupun pengutang. Sejak revolusi kemerdekaan sampai dengan tahun 2009, maka nilai rupiah sudah mengalami kemerosotan milyaran kali kali, artinya jika tahun 1945 anda punya uang Rp 1000 rupiah, maka sekarang nilainya se permilyar rupiah. Jika mengikuti terus, maka indonesia mungkin akan memiliki mata uang dengan 9 sampai 10 digit , dengan nominal milyaran.

Untuk menghindari hal itu, ada kiat lainnya. Pemerintah dengan cerdik memberlakukan mata uang baru dari waktu ke waktu untuk ‘menipu’ inflasi, yakni menerbitkan uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) untuk menggantikan uang jepang, yang nilainya Rp. 1000 menjadi Rp. 1, tahun 1950 dilakukan pengguntingan uang Rp. 10 menjadi Rp. 5, tahun 1959 penerbitan uang baru Rp. 100 digantikan Rp.10. Bahkan tahun 1959, simpanan diatas 25 ribu rupiah dibekukan. Sungguh kejam permainan pemerintah dalam menyengsarakan rakyatnya. Tahun 1965, pemerintah soekarno kembali memotong nilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1. Bayangkan, jika nol nol tersebut tidak dihapuskan secara periodik, entah sekarang mungkin kita memiliki mata uang dengan nilai 1 milyar, 10 milyar atau 100 milyar, seperti dialami negara Zimbabwe.

Itulah ilusi kesejahteraan yang dialami, terutama oleh para pekerja dan rakyat indonesia kebanyakan. Penggunaan uang kertas adalah bencana terbesar bagi kemanusiaan dan kesejahteraan orang banyak, dimana terjadi penghancuran keadilan perdagangan riil dan berpindahnya kesejahteraan kepada para pengutang, pencetak uang maupun yang mendistribusikannya. Tak heran, orang sekaliber Henry Ford menyebutkan seperti pada awal tulisan ini.

5 pemikiran pada “Uang kertas, utang dan jebakan kesejahteraan

  1. Betul,
    Semoga orang semakin sadar dan tidak menjadi budak dari sistem kapitalis moneter modern ini, terutama penggunaan uang kertas/fiat money.

  2. Ping balik: Inikah negeri impian itu? | ilmu SDM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s