Tahun 2009 Bagaimana perusahaan dan kita menghadapinya? (1)

global-crisisAda bayangan kecemasan menghadapi tahun 2009. Diwarnai dengan berlanjutnya krisis global finansial yang dimotori Amerika, agresi penjajah israel terhadap palestina, pengetatan likuiditas perbankan, kemandegan ekonomi dengan berkurangnya permintaan/order dari luar, turunnya hasil ekspor indonesia, PHK pekerja dan berbagai masalah yang mungkin akan muncul dan akan terjadi.  Semuanya memberi warna global yang tentunya akan mempengaruhi permintaan dan pemenuhan komoditas global dunia, sehingga indonesia sebagai warga dunia tentu ikut mendapat dampak dari kejadian tersebut.

Pemerintah indonesia sendiri sudah menetapkan 10 langkah untuk mengatasi krisis, namun sayangnya kebijakan tersebut masih merupakan ‘imbauan’ belum dituangkan dalam bentuk kebijakan atau peraturan yang lebih berefek pada ekonomi nasional.

Kontradiksi yang muncul dari imbauan pemerintah tersebut antara lain:

       Penggunaan produk dalam negeri. Sayangnya, kebijakan menteri perdagangan lebih percaya pada pasar bebas.  Pemerintah justru menurunkan tarif bea impor produk, yang menciptakan pedagang-pedagang oportunis. Seharusnya pemerintah lebih melindungi produk industri padat karya yang rawan terkena dampak krisis seperti sektor tekstil dan turunannya, sektor manufaktur dan sektor padat karyawan (agroindustri dan industri berbasis pertanian). Ambil contoh sederhana, apakah kendaraan, pakaian, baju, tas, sepatu dan aksesoris yang dikenakan oleh presiden, wapres dan menteri-menteri sudah menggunakan produk asli buatan dalam negeri atau dibuat di dalam negeri?. Kalau penulis lihat, mungkin tidak sampai 20% yang dikenakan adalah produk lokal. Bahkan seandainya kebijakan pengenaan PPN terhadap produk pertanian diberlakukan, itu benar-benar langkah yang ‘tepat’ semakin mematikan sektor riil indonesia. Jika pemerintah memang benar-benar mau menggalakkan penggunaan produk dalam negeri, seharusnya belajar dari negara India dan melihat bagaimana Mahatma Gandhi dengan gerakan satyagraha dan ahimsanya mampu mendorong India untuk mandiri secara ekonomi, diteladani dengan pengenaan produk dalam negeri india oleh beliau sendiri.

       Pemerintah ingin meningkatkan sektor riil, namun kebijakan perbankan malah sebagian besar menaikkan suku bunga. Kalaupun BI sudah menurunkan suku bunga moneter, namun ternyata tidak diikuti oleh kalangan perbankan. Berarti memang masih belum pas antara imbauan pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Pengetatan oleh kalangan perbankan tentu didasarkan atas ‘ketakutan’ mereka bila kredit yang disalurkan tidak perform, atau istilah kerennya kenaikan NPL (Non Performing Loan). Padahal, kalau seandainya perbankan kita mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad Yunus melalui Grameen Bank, dimana penyalurkan kredit benar-benar berlandaskan kepercayaan dan kejujuran penerima kredit tersebut, tentu bisa dikurangi NPL nya dan tingkat pengembalian kredit bisa mencapai 98% seperti Grameen Bank.

Terkait masalah diatas, BI sekarang terlibat dalam langkah ‘maju kena, mundur kena’. Bila BI menurunkan suku bunga moneter, maka akan ada pelarian modal, namun sektor perkebunan, pertambangan dan properti akan tertolong dengan turunnya suku bunga ini. Tetapi bila suku bunga BI tetap tidak turun atau dinaikkan, inflasi mungkin bisa lebih terkendali dan aliran modal keluar bisa dicegah, namun akan berdampak besar bagi ekonomi nasional, mulai dari kredit macet terutama di sektor perkebunan, pertambangan dan properti. Imbasnya, tentu bisa terjadi PHK besar-besaran untuk mengefisiensikan perusahaan. Semua tentu terkait dengan ketidakstabilan rupiah, yang kurang ‘kuat’ karena memang mata uang rupiah kita tidak ditopang dengan sesuatu yang riil alias fiat money. Untuk mengatasi hal ini, bisa dilihat pada tulisan mengenai penggunaan dinar emas untuk proteksi nilai, sebagai solusi terhadap krisis,  yang memang pangkal dan akar masalah moneter di dunia maupun di indonesia karena penggunaan uang kertas. Di Indonesia, dinar emas salah satunya dipelopori dan digerakkan oleh GeraiDinar dan Wakala Nusantara.

Lantas, bagaimana perusahaan menghadapi situasi yang terlihat di mata sedemikian sulit dan agak suram. Selayaknya perusahaan melakukan langkah-langkah efisiensi organisasi terlebih dahulu dengan meminimalisir pengurangan tenaga kerja atau PHK sebagai langkah terakhir setelah upaya efisiensi dan efektifitas manajemen dilakukan. Langkah-langkah yang penting dilakukan perusahaan akan diuraikan pada kesempatan dan tulisan berikutnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s