Krisis global dan pekerja (2)

Melihat kenyataan dan dampak dari rentetan krisis global yang di’nakhodai’ kapitalis amerika, sudah seharusnya bangsa kita mengambil langkah yang lebih sigap menghadapinya. Banyak indikator yang mendukung bahwa Indonesia seharusnya tidak terkena dampak lebih besar, jikalau bisa mengambil langkah yang sigap dan tepat. Namun sekali lagi sayangnya, pemerintah lebih berkutat pada penyelamatan sektor finansial/perbankan dibandingkan akses langsung ke sektor riil .

Contoh aksi yang tidak tepat tetapi sudah dilakukan pemerintah kita adalah :

       Dorongan pemerintah agar BUMN membeli kembali saham di bursa efek (buyback) senilai 4 trilyun. Ini kebijakan yang sebenarnya berpihak kepada investor asing. Seperti sudah disebutkan pada tulisan sby5sebelumnya, investor asing kabur dari indonesia dengan menarik investasinya karena keperluan likuiditas. Otomatis tekanan jual meningkat sehingga harga saham turun.BUMN yang turun harga sahamnya hanya mengalami kerugian ‘diatas kertas’, tapi tidak secara riil. Anehnya pemerintah malah mendorong buyback saham BUMN ini, daripada menggunakan dana buyback untuk membantu UKM, binaan mitra BUMN atau sebagai aksi CSR yang langsung menyentuh sektor riil. Bayangkan, jika uang sebesar 4 trilyun langsung disalurkan kepada proyek pemberdayaan ekonomi mikro, menengah, CSR atau program kemitraan strategis. Efek domino riil yang diterima bagi masyarakat kecil akan jauh lebih besar daripada membeli kembali saham ‘kertas’ yang hanya membantu para investor oportunis. Yang mengherankan, kenapa pemerintah begitu antusias untuk menolong bursa efek indonesia, padahal investasi di bursa efek bukanlah kategori investasi langsung (direct investment) tetapi lebih berupa perdagangan jual beli saham. Penulis termasuk yang mempercayai bahwa jika indeks bursa saham turun sampai 80% dari nilai indeks sebelumnya, tidak akan mempengaruhi nilai riil, karena semua itu hanya dalam hitungan diatas kertas. Yang mengalami kerugian adalah para investor yang melakukan penjualan sahamnya. Bagi perusahaan juga tidak mengalami kerugian, karena hanya diatas kertas (market value book) yang mengalami penurunan. Selama perusahaan di indeks bursa masih bisa berproduksi secara normal, tidak akan ada dampak dari penurunan nilai saham.

       Lambatnya penurunan BBM. Hingga artikel ini ditulis (30 Des 08), pemerintah baru dua kali menurunkan harga BBM sekitar 17%, dan itupun tidak diikuti dengan penurunan harga komoditas energi turunan terkait (kerosen/minyak tanah, gas/elpiji dsb). Bahkan kalau mengikuti harga minyak mentah dunia saat ini, seharusnya harga BBM bisa dibawah Rp. 3000/liter. Sayang pemerintah tidak melakukan hal tersebut, malah cenderung melambat-lambatkan. Apakah ini terkait politik kekuasaan, daripada keberpihakan terhadap rakyat? dengan sengaja mengulur waktu penurunan harga BBM oleh partai yang saat ini menguasai pemerintahan? Wallahualam.

       Pengetatan likuiditas oleh perbankan. Padahal setiap daerah tidak semua mengalami krisis bahkan mungkin lebih memerlukan likuiditas untuk menggerakan sektor riil. Disini dilihat, bahwa tidak adanya kebijakan yang tepat di setiap sektor daerah. Permainan valuta asing maupun investasi pasar uang umumnya ada di wilayah jakarta dan sekitarnya atau di kota-kota besar. Namun, daerah-daerah tertentu yang lebih banyak investasi riilnya, sudah seharusnya tidak mengalami pengetatan likuiditas. Maka pemerintah seharusnya melakukan kebijakan pengetatan likuiditas secara sektoral di daerah jabodetabek misalnya.

       Rencana penetapan tarif PPN bagi produk pertanian. Sangat taxdisayangkan, ketika sektor pertanian yang saat ini harga komoditasnya sedang melemah, namun memiliki nilai strategis dalam ketahanan pangan maupun negara justru ditambah bebannya dengan dikenakan pajak pertambahan nilai. Rasanya hanya indonesia (baca: pemerintah) yang secara zalim melakukan hal ini, disaat negara-negara maju seperti uni eropa, jepang atau amerika yang sudah lama membebaskan pajak atas produk pertanian, bahkan memberi subsidi pertanian untuk melindungi petaninya. Jika ini jadi diberlakukan, maka produk primer akan menjadi BKP (barang kena pajak), sehingga produk primer pertanian seperti beras, jagung, kedele bahkan singkong pun akan terkena pajak.

Apa akibat dari kebijakan yang tidak tepat di atas? Secara makro maka sektor riil akan terkena dampaknya. Sudah banyak perusahaan di indonesia yang terpaksa melakukan penghematan, efisiensi bahkan rasionalisasi pekerja, sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja. Beberapa jenis atau kategori industri memang rentan terhadap PHK bila terjadi penurunan produksi secara drastis akibat turunnya permintaan maupun order.

Sekali lagi sayang, keberpihakan pemerintah terhadap penanganan krisis hanya untuk menyelamatkan investor, bukan rakyat atau pihak yang berusaha secara jujur melalui usaha langsung atau riil. Maka para pengusaha, rakyat atau pekerja sepertinya diupayakan mencari jalan sendiri untuk menyelamatkan kelangsungan hidup atau usahanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s